Barokallahu fiikum..!

Oleh: Windi Widia Ningsih

Nasional – Jumat, 28 Januari 2011 | 03:02 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tak akan menarik dukungan usulan hak angket perpajakan dan mempersilakan anggotanya untuk memberikan dukungan.

“Kita tidak akan menarik,” kata Sekjen PKS Anis Matta kepada INILAH.COM, di DPR, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Menurut Anis, permasalahan pajak ini perlu ditangani secara serius. “Pajak ini perlu dikelola sangat serius, ini harus. Entah nanti formatnya bisa Pansus tidak sampai angket, atau sampai angket,” ujarnya.

Anis juga mengatakan membebaskan anggota fraksi jika ingin ikut dalam inisiator hak angket perpajakan, menggantikan anggota fraksi partai Demokrat yang telah mengundurkan diri. “Kita sudah serahkan kepada anggota yang berminat, silakan,” tuturnya.

Seperti diberitakan, dari delapan anggota FPD yang ikut membubuhi tanda tangan terkait hak angket perpajakan, tujuh anggota FPD pada Rabu (26/1/2011) menarik diri secara resmi dengan mengirimkan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPR.

Kemudian, Sutjipto yang mencoba konsisten mendapat teguran dari fraksinya. Kemudian dia dengan terpaksa menarik tanda tangan dari dukungan usulan penggunaan hak angket pajak. [mah]

Pada Senin pekan lalu, telah dilaksanakan Rapat Kerja “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan” tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2010 dan Rencana Tahun 2011 serta Rencana Pembangunan PLTN antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Komisi VII DPR RI, bertempat di Ruang Komisi VII Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan.

Rapat kerja kali ini sangat penting dalam kaitan penyampaian hasil-hasil Kementerian Riset dan Teknologi dengan LPNK-nya, serta status persiapan pembangunan PLTN. Pada Kesempatan ini, Menteri Negara Riset dan Teknologi menyampaikan capaian kinerja 2010 dan Rencana 2011 Kementerian Riset dan Teknologi.

“Sebelum menyampaikan hasil-hasil Kegiatan 2010 dan Rencana Kegiatan 2011, Menegristek menyampaikan kebijakan yang terkait pembangunan Iptek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, bahwa kita sekarang memasuki RPJPN tahap kedua Tahun 2010-2014 yang menitikberatkan pada memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian” Ujar Menristek.

Kementerian Riset dan Teknologi juga telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 dengan program tunggal penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas). Dalam hal ini, pembangunan Iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur SINas yaitu penguatan kelembagaan, sumber daya dan jaringan Iptek. Disamping penguatan Care Business Iptek itu sendiri yakni Relevansi dan Produktivitas tentang iptek litbang, serta pendayagunaan iptek.

Dalam paparannya, Menteri Negara Riset dan Teknologi,Suharna Surapranata menyampaikan, pembangunan Iptek diarahkan dalam rangka penguatan kelambagaan, sumber daya dan jaringan Iptek. “Adapun kegiatan yang telah dicapai antara lain:

1) yang berkaitan dengan Kelembagaan, identifikasi 7 lembaga litbang daerah sebagai pusat unggulan yaitu di Jabar, Babel, Kepri, Kalbar, Maluku, Malut dan Papua; Akreditasi Pranata Lembaga Litbang kinerja saat ini 25 lembaga; Revitalisasi Puspiptek menjadi Science & Technopark (STP) sebagai model SINas; Pengembangan model SIDa di Bantul DIY dan Palembang,Sumsel; Pemasyarakatan Budaya Iptek: HAKTEKNAS 2010, wisata iptek, lomba penulisan ilmiah, peragaan iptek, pekan Inovasi dan kreativitas pemuda Iptek Voice, Iptek Talk, penerbitan buku, web, pameran ritech, anugerah Iptek untuk Innovator;

2) yang berkaitan dengan Sumber Daya ialah program beasiswa S2 dan S3 bagi peneliti di LPNK sebanyak 300 orang di dalam dan di luar negeri, serta fasilitas para peneliti mendapat mengakses jurnal ilmiah melalui pengembangan Digital Library;

3) yang berkaitan dengan Jaringan Iptek yaitu Insentif Riset : 54 paket untuk riset dasar, 144 paket riset penerapan, 40 paket insentif percetakan dan difusi dan pemanfaatan Iptek, serta 109 paket insentif peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi dan lainnya” ujar Menristek.

Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pada 7 konsorsium riset bebasis 7 bidang fokus seperti dibidang Pangan, telah dikembangkan dan dilakukan alih teknologi terhadap paket-paket teknologi hasil litbang LPNK berupa benih tanaman,bibit ikan, pupuk hayati, inseminasi buatan, pakan ternak UMMB dan teknologi pasca panen hasil teknologi tersebut telah terdiseminasikan 5 Kawasan Agroteknopark. dibidang Energi, khususnya pengembangan energi terbarukan, Kementerian Ristek bersama LPNK Ristek dengan pemerintah daerah mendiskusikan hasil-hasil litbang antara lain uji coba prototipe SKEA 50 kw yang telah di integrasikan dengan program sistem inovasi daerah di bantul, Yogyakarta.

Kemudian dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi hasil-hasil yang dicapai antara lain migrasi Open Source Software (OSS) di berbagai instansi pusat 15 Pemda. Selanjutnya dibidang Transportasi hasil-hasil yang telah dicapai antara lain mengkoordinasikan pengembangan Computer Based Interlocking (CBI) berkerja sama dengan LPNK terkait serta Kementerian Perhubungan.

Untuk dibidang Kesehatan, kerja sama KRT, Lembaga Eijkman dan Polri telah berhasil mengembangkan teknik DNA Forensik yang telah membantu Polri dalam menuntaskan kasus rumit identifikasi pelaku bom bunuh diri.

Dan di bidang Hankam hasil-hasil yang telah dicapai ialah telah berhasil dikembangkan teknologi kedirgantaraan militer “Roket D-230” kerja sama antara KRT, Kemenhan, BUMN, Universitas dan LPNK. Serta dibidang Material Maju telah dilakukan pendayagunaan inovasi iptek nanoteknologi sistem membran tanpa listrik dalam pengolaan air bersih siap minum.

Kemudian Mitigasi Bencana lingkungan telah dibuat contoh bangunan sederhana tahan gempa di Gesikan Kabupaten Bantul atas kerja sama KRT, BPPT, Pusat Mitigasi Bencana ITB dan Pemda kabupaten bantul serta Badan Pengembangan Inovasi Teknologi Yogyakarta.

Dalam pembahasan rapat dengar pendapat antara Kementerian Riset dan Teknologi bersama Komisi VII DPR RI yaitu:

Pertama, Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian Riset dan Teknologi RI untuk meningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan dengan Kementerian dan Lembaga agar capaian kinerja tahun 2011 dapat lebih optimal.

Kedua, Komisi VII DPR RI meminta kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah Kementerian Riset dan Teknologi RI untuk meningkatkan kinerja di tahun 2011 melalui riset-riset yang memiliki nilai manfaat bagi pengguna (pemerintah, masyarakat dan industri).

Ketiga, Komisi VII DPR RI mendukung sepenuhnya terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia dan meminta kepada pemerintah segera melakukan penetapan mengenai realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) serta meminta Kementerian Riset dan Teknologi meningkatkan kegiatan sosialisasi. [humasristek]

Berikut ini tweets pak Tifatul Sembiring, Selasa, 11/1/2011, terkait dengan ‘serangan’ beberapa pihak di ranah maya Twitter terhadap kebijakannya menekan RIM, yang disalin dari akun Twitter @tifsembiring:

1.    Tweeps yg budiman, berikut saya akan jelaskan beberapa hal terkait
kontroversi peringatan kpd RIM yg mengoperasikan Black Berry di INA

2.       Data Pakar IT: ada 3 juta pelanggan RIM/BB di Indonesia. 2 jt resmi dan
1 jt black market.

3.    Dg rata2 menagih $ 7 USD/org/bulan. RIM menangguk pemasukan bersih Rp 189
Milyar/bln atau RP 2,268 Trilyun/thn. Uang rakyat INA utk RIM

4.    CATAT : RIM Tanpa bayar pajak sepeserpun kepada RI, tanpa bangun
infrastruktur jaringan apapun di RI. Seluruh jaringan adalah milik 6 operator di
INA.

5.    Salahkah kita meminta “JATAH” buat NKRI spt. Tenaga Kerja, konten lokal,
hormati dan patuhi ketentuan Hukum dan UU di RI yg berdaulat ini

6.    Semua operator yg lain sudah menjalankan dan mematuhi UU dan peraturan RI,
spt: bayar BHP frekw, pajak, rekrut naker, CSR, bantu korban2

7.       … Merapi, korban Mentawai, korban Wasior, bencana2 lainnya dan blokir
pornografi.

8.       Kelirukah kita jika minta RIM menjalankan UU dan aturan yg sama? Apakah
RIM perlu diberi keistimewaan dan perkecualian?

9.    Saya sdh baca komentar2, haruskah kita selalu me-runduk2 kpd asing?
Arogankah kalau mengingatkan asing agr hormati hukum dan UU di INA.

10.  Ini u/kepentingan yg lebih luas. Diberi sepotong “kue kecil” lantas mati2an
bela asing. Minta hak yg besar u/ bangsa yg terhormat ini.

11.  Mudah2an tweeps budiman maklum adanya.

Rakyat Merdeka, 4 Januari 2011

WAKTU baru menunjukkan pukul 05.30 WlB. Anggota DPR Aus Hidayat Nur meninggalkan rumahnya di Jalan Kelapa Dua Raya RTM Cimanggis, Depok dengan membonceng sepeda motor. Salah satu anaknya yang mengendarai kendaraan roda dua itu.

Tujuan mereka adalah Stasiun Universitas Indonesia (UI). Perjalanan tak sampai 30 menit. Tiba di stasiun, politisi PKS ini segera membeli tiket KRL Eksekutif tujuan Stasiun Tanah- abang seharga Rp 5.500.

Pukul 06.15 WIB kereta yang ditunggu-tunggu datang. Pria ini langsung naik gerbong yang lumayan sejuk dan membuat mata ingin terperam.

Perjalanan ke Stasiun Tanah-aban g memakan waktu sekitar 45 menit. Sekitar pukul 7, Aus sudah di berada di depan stasiun dan memanggil ojek. “Hampir setiap hari saya naik KRL agar lebih cepat sampai kantor,” kata Aus Hidayat Nur.

Aus kembali naik ke boncengan motor untuk sampai ke kantornya di gedung DPR. Ongkos ojek Rp 20 ribu. “Sebetulnya harga normalnya Rp I0 ribu. Ya lumayan lah bisa sekalian membantu orang,” kata pria yang dipercaya duduk di Komisi II DPR ini.

Setelah sampai di gedung DPR, pria ini mengikuti rapat internal Fraksi PKS yang digelar mulai pukul 7 sampai I0 pagi. Setelah itu, Aus sibuk dengan kegiatan di Komisi II DPR yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Agraria dan Komisi Pemilihan Umum.

Aus mengatakan lebih sering ke DPR naik kereta. Tapi, bila kegiatan di parlemen sedang tak padat, ia datang menggunakan kendaraan pribadi, Proton Exora.

Mobil produksi Malaysia itu, menurut dia, dibeli secara kredit. Uang mukanya Rp 80 juta dengan tempo cicilan empat tahun. Setiap bulan, Aus membayar cicilan Rp 3,9 juta. Saat ini sudah masuk bulan kesepuluh. “Mobil itu lebih murah dari Toyota Innova,” kata Aus.

Sebelum memiliki mobil sendiri, Aus beberapa datang ke DPR menggunakan Daihatsu Terrios. Menurut dia, mobil itu adalah kendaraan operasional DPP PKS. Ia bisa menggunakan kendaraan itu karena menjabat Ketua Pembinaan Wilayah Dakwah. Kini, mobil itu digunakan oleh istrinya, Susanti karena dia aktif menjadi pengurus di DPP PKS.

Pria yang dikaruniai enam orang anak ini mengatakan tak ingin bermewah-mewahan sebagai anggota DPR. Menurut dia, jabatan anggota legislatifitu tidak selamanya, hanya lima tahun.

Gaya hidup mewah, bagi Aus, akan membawa dampak buruk bila nanti sudah tak lagi menjadi anggota Dewan. “Bisa-bisa terkena post power syndrome.” canda Aus.

Sebagai anggota Dewan, Aus memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya ke KPK. Ia menyebutkan kekayaannya berjumlah Rp 500 juta. Meliputi sebuah mmah dan sebuah mobil.

Aus mengatakan penghasilan sebagai anggota DPR lebih banyak disumbangkan ke partai. Setiap bulan hampir sepertiga gajinya diberikan kepada partai dan fraksi. Namun ia enggan mengungkapkan besarannya. “Wah nggak enak kalau disebutin angkanya. Yang penting lumayanlah,” kata Aus.

Setiap bulan, anggota DPR memperoleh gaji Rp 64,8 juta. Jadi besamya iuran yang dikeluarkan Aus untuk partai dan fraksi sekitar Rp 20 juta. Aus tak mempersoalkan sepertiga gajinya harus diserahkan ke partai. Sebab, dia merasa tak perlu mengeluarkan uang banyak saat menjadi calon legislatif (caleg). Saat itu, dia justru banyak menerima sumbangan dari kader-kader di bawah.

“Karena sekarang sudah jadi anggota DPR, maka harus membantu kader yang ada di bawah. Jadi saling gantian bantulah,” katanya

Sebelum menjadi anggota Dewan, Aus menjalankan bisnis multi level marketing (MLM). Usaha dijalaninya sejak 2003. Penghasilannya sudah mencapai Rp 20 juta setiap bulan.

Namun sejak duduk di DPR penghasilannya turun. Sebab waktunya banyak tersita untuk kegiatan-kegiatan di Senayan. Akibatnya, dia tak bisa mengembangkan bisnisnya itu.

Kegiatan di Komisi ll meman g cukup padat. Tapi, Aus bersyukur ditempatkan di komisi ini karena tak banyak godaannya.

“Ada ungkapan bahwa Komisi II merupakan komisi air mata,” ujar Aus bercanda.

Walaupun kegiatannya di Senayan sering sampai malam, Aus selalu menyempatkan untuk pulang ke rumah dan bertemu keluarga. Bila sudah tidak ada acara di DPR, Aus pulang setelah shalat Maghrib.

Dari DPR dia naik ojek menuju halte busway Ratu Plaza. Perjalanan selanjutnya diternpuh dengan bus Transjakarta menuju terminal Blok M. Dari sini, dia menumpang Metro M ini ke Pasar Minggu. Dari terminal Pasar Minggu dilanjutkan naik ojek menuju rumahnya Cimanggis, Depok. “Paling telat sampai rumah jam setengah sembilan malam. Kalau malam kan lancar, jadi bisa cepat sampai rumah,” katanya.

Ketika naik kendaraan urnum, Aus menyembunyikan jas yang menjadi pakaian sehari-hari anggota DPR ke dalam tas. La hanya mengenakan kemeja lengan pendek, celana bahan dan sepatu kerja.

“Orang-oran g yang naik Metro Mini bareng saya tidak ada yang tahu kalau saya anggota DPR. Apalagi saya tidak terkenal. Jadi saya tenang saja,” ujarAus sambil terkekeh-kekeh.

Pergi naik kereta dan pulang naik bus ini merupakan aktivitas Aus selama DPR dalam masa sidang. Ketika masa reses, seperti anggota lainnya, Aus berkunjung ke daerah pemilihannya untuk bertemu konstituen. Aus menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur.

“Saya baru aktif lagi di DPR setelah reses,” katanya. Rencananya, DPR kembali bersidang pada 9 Januari mendatang. TIF

Rakyat Merdeka, 4 Januari 2011

JAMAAH shalat Subuh baru saja bubar. Sinar matahari pagi belum muncul. TB Sumandjaja sudah keluar dari rumahnya di Kampung Salabenda, Bogor, Jawa Barat.

IA menyetop angkutan kota (angkot) yang melintas di depan rumahnya. Kendaraan itu akan membawanya ke Stasiun Cilebut.

Dari stasiun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menumpang KRL ekonomi jurusan Bogor-Kota. Ia turun di Stasiun Cawang Atas dan cukup membayar tiket Rp 2 ribu.

Sampai di Cawang dilanjutkan naik bus untuk sampai ke gedung DPR. “Kalau tidak ada bus umum, saya sering numpang bus Kementerian Kehutanan,” kata anggota Komisi 11 DPR ini.

Sumandjaja sengaja memilih nebeng bus Kementerian Kehutanan ini karena lewat di depan gedung DPR.

Pukul 07.00 WIB. Sumandjaja sudah tiba di DPR untuk mengikuti rapat internal Fraksi PKS. “Itu rutinitas saya selama menjadi anggota DPR,” ujar Wakil Ketua Pansus RUU Keprotoko- lan ini.

Namun saat ini DPR tengah reses. Untuk sementara. Sumandjaja tak perlu keluar rumah pada pagi buta untuk mengejar kereta agar tak terlambat sampai di DPR.

Sumandjaja mengaku lebih senang menggunakan angkutan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi untuk ngantor ke Senayan.

Dengan menumpang kendaraan umum, dia bisa berinteraksi dengan anggota masyarakat.

Selain itu, biayanya lebih irit dibandingkan membawakendaraan pribadi. Ia pun tak perlu capek-capek nyetir.

Hanya bila ada keperluan mendesak saja Sumandjaja menggunakan kendaraan pribadi untuk sampai ke DPR. Sumandjaja memiliki dua kendaraan yakni Toyota Rush dan Suzuki APV.

“Mobil APV itu belum lunas masih kredit hingga sekarang,” kata ketua Fraksi PKS di MPR ini. Sementara Toyota Rush dibeli secara tunai setelah dia menjual kendaraan terdahulu, Suzuki Katana.

Ketua Kelompok IV Tim Sosialisasi MPR ini punya pengalaman tak mengenakkan naik kendaraan umum. Telepon genggamnya tertinggal di angkot saat berkunjung ke suatu daerah di Kabupaten Bogor.

Telepon genggam yang hilang merek Nexian dan Nokia model lama. “Hilangnya Minggu kemarin,” kata ketua Komisi Konstutisi dan Legislasi MPP PKS ini.

Tersadar dua telepon genggamnya tertinggal di angkot, Sumandjaja mengejar denganmenumpang ojek. Naas, angkot tersebut tak berhasil ditemukan.

Kehilangan telepon genggam tentu menyulitkan Sumandjaja untuk berkomunikasi. Agar tetap bisa halo-haloan, ia meminjam handphone anaknya.

“Mudah-mudahan Minggu depan sudah bisa membeli baru lagi dan handphone anaknya sudah bisa dikembalikan lagi,” kata Sumadjaja. Pengalaman tak mengenakkan lainnya yakni digeledah oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR.

Ceritanya, Sumandjaja yang masih dalam kondisi mengantuk turun dari bus di depan gerbang DPR. Malam sebelumnya dia bergadang karena harus menyelesaikan tugas-tugas di rumah.

Begitu melewati gerbang, petugas Pamdal menghampiri-nya. Sumandjaja ditanyai macam-macam. Karena datang jalan kaki, dia dikira tamu.

Tak hanya itu, petugas itu menggeledahnya. Sumandjaja diminta memperlihatkan semua isi tasnya. Karena tak menemukan barang-barang yang mencuri-gai, Sumandjaja diminta memperlihatkan identitas.

“Langsung saya kasih ID Card anggota DPR saya. Setelah tahu mereka bahwa saya anggota DPR akhirnya mareka meminta maaf ke saya,” kenangnya waktu itu.

Sumandjaja berharap petugas Pamdal tidak seenaknya menggeledah tas orang yang akan masuk ke dalam gedung DPR sebelum lebih dulu menanyakan identitas.

“Kalau asal geledah kemudian ternyata tahu bahwa yang digeledah anggota DPR kan mereka malu sendiri,” kata anggota DPR dua periode ini.

Sumandjaja adalah anggota DPR periode 1999-2004 dan periode 2009-2014. Sedangkan pada periode 2004-2009 dirinya ditunjuk oleh partai untuk menjadi tenaga ahli di DPR.

Aktivitas DPR yang padat kerap membuat Sumandjaja tak punya cukup untuk pulang ke rumahnya di Bogor.

Ia sering menginap di ruangan kerjanya di ruangan 305 Gedung Nusantara I bila pekerjaannyasedang menumpuk sementara besoknya ada sidang pagi hari.

Sebelum tidur, sambung Sumandjaja, dirinya terlebih dulu melapor ke Pamdal agar tak terjadi kesalahpahaman seperti kejadian penggeledahan di gerbang DPR.

Di mana dia tidur? Sumandjaja mengatakan dia tidur sekenanya saja. Kadang di sofa. Kadang di lantai ruang kerjanya yang dilapisi karet. Tentu saja tanpa bantal dan guling. “Saya langsung tidur miring di karpet saja dan tidur pulas sampai pagi,” katanya.

Beberapa kali dia tidur di ruang rapat Fraksi PKS di lantai yang sama, la memilih tidur di situ karena ruangannya lebih lebar. Untuk alas tidur. Sumandjaja memanfaatkan karton bekas yang banyak menumpuk di ruangan tersebut.

Biasanya, bila menginap di kantor Sumandjaja ditemani asisten pribadi dan office boy yang memang sehari-hari tidur di situ. “Tapi, saya juga sering tidur sendirian,” katanya, tif.

Kegiatan penyerahkan honor Imam Masjid, Hadiah Lomba Didikan Subuh (LDS) tergiat dan bantuan Masjid terdampak gempa se-Sumatera Barat, ketiga kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemprov Sumbar dalam bidang keagamaan di daerah ini. Semua itu merupakan sebuah upaya memotivasi kegiatan keagamaan di Sumbar dalam implemtasi ABS-SBK.

Ini disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam acara Penyerahan Honor Imam Masjid, LDS dan Bantuan Masjid yang terkena gempa, di Auditorium Gubernuran, Kamis siang (30/12). Hadir dalam kesempatan tersebut Kabiro Bina Sosial Abdul Gafar,SE,MM , Imam Masjid se Sumbar , pemenang LSD dan utusan pegurus Masjid Kab Pesisir Selatan.

Lebih jauh Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, keberadaan Imam Masjid Kecamatan adalah dalam rangka menggelorakan semangat beribadah umat Islam serta membimbing masyarakat untuk menjalankan rangkaian berbagai ibadah melalui Masjid.

“Kita berharap para Imam Masjid mampu menjadi pelopor pemakmuran masjid dalam arti yang sesungguhnya serta menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan”.

“Karena saat ini kita juga melihat dan rasakan ada masjid yang tidak memiliki imam, sehingga masjid amat sepi dari jamaah, dimana ada orang yang takut jadi imam, jika mereka datang duluan, ini cukup memilukan hati kita. Kita juga berharap jangan melihat jumlah bantuan dan honor yang diberikan akan tetapi lihatlah nilai dan kepeduliannya, karena jika dilihat kita menyadari ini amat kurang memadai, namun kesemua itu karena APBD kita yang amat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan amat besar pula”, ungkapnya.

“Kemudian kita juga sedang berusaha mengalakan kegiatan didikan subuh disetiap kabupaten/kota se-Sumbar, untuk adanya motivasi dan dorongan yang kuat kita lakukan Lomba Didikan Subuh tergiat yang dilakukan penilai Tim yang telah ditunjuk. Hasil yang ada saat ini merupakan penilaian tanpa ada interpensi dari pemerintah, murni hasil tim sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan kondisi yang terjadi dilapangan”.

“Mudah-mudah hasil ini mampu memberikan semangat dari kabupaten dan kota lain untuk lebih serius dan mengalakan LDS di daerah masing-masing, guna menumbuhkan generasi yang lebih baik”.

Sementara pemberikan bantuan Masjid yang terkena gempa pada tahun 2007 dan 2009, juga merupakan motivasi kuat agar tempat rumah ibadah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kita tidak melihat besar dan kecil kerusakan akan tetapi kita menyadari bahwa rumah ibadah ini milik masyarakat yang tumbuh dan besarnya tergantung masyarakatnya sendiri”.

“Biasa dalam pembangunan Masjid atau rumah ibadah para pengurus akan selalu melaporkan kekurangan, walaupun rumah ibadah itu sudah cukup bagus, hal ini sebagai upaya memungkinkan
semua orang untuk beribadah menyumbangan penghasilan dalam bentuk sedekah, wakaf dan zakat”.

“Pengurus rumah ibadah yang baik itu selalu melakukan inovasi dan kreatifitas dalam memperindah rumah ibadah, sehingga setiap tahun ada-ada saja yang bisa dibangun, ditambah atau di perbaiki. Dan ini memungkinkan para jemaah dan para donatur beribadah memberikan sumbangannya”, katanya.

Hasil Lomba Didikan Subuh Tergiat tahun 2010 adalah, Juara I Kabupaten Solok Selatan menerima satu piala tetap dan dana sebesar Rp. 10 juta, Juara II Kabupaten Pasaman menerima satu piala tetap dan dana sebesar Rp. 6,5 Juta, Juara III Kabupaten Agam menerima satu piala tetap dan dana sebesar Rp. 5 juta, harapan I Kota Padang Panjang dan harapan II Kabupaten Tanah Datar menerima piala tetap dan dana masing-masing sebesar Rp. 1 juta.

(Humas Sumbar)