TASIKMALAYA, (PRLM).-Proses pemilihan gubernur/wakil gubernur diharapkan tetap dipilih langsung oleh masyarakat. Cara tersebut merupakan terbaik, karena memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu, pemilihan langsung merupakan koreksi atas pemilihan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang banyak menggunakan permainan uang.
“Kalau sekarang pemilihan gubernur mau dikembalikan ke DPRD, berarti langkah mundur. Pemilihan langsung, tetap merupakan yang terbaik,” kata Ade Ruhimat, Ketua Komisi Kebijakan Pembangunan dan Strategis, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Rabu (22/12), di Kota Tasikmalaya.
Ade Ruhimat mengemukakan hal itu, ketika diminta tanggapan soal draf usulan pemerintah yang mengusulkan pemilihan gubernur dikembalikan oleh DPRD. Alasannya, karena biaya pemilihan langsung mahal, serta sering munculnya kasus permainan politik uang.
Menurut Ade Ruhimat, pemerintah pusat tergesa-gesa menyampaikan usulan untuk pemilihan gubernur dikembalikan oleh legislatif. Dasar yang diajukan oleh pemerintah juga tidak terlalu kuat.
“Kalau mau melakukan evaluasi atas sistem politik, sebaiknya setelah berjalan 15 atau 20 tahun. Sementara, pemilihan gubernur secara langsung, seperti di Jawa Barat baru satu kali berjalan, dan pemerintahannya baru tiga tahun berjalan. Masih terlalu singkat untuk dievaluasi,” kata Ade Ruhimat.
Pelaksanaan satu kali pemilihan langsung, katanya, tidak bisa dijadikan parameter bahwa proses pemilihan oleh rakyat, tidak baik. Harusnya, pemerintah memberikan pendidikan politik secara baik ke rakyat, agar proses pemilihan langsung semakin berkualitas.
PKS juga melihat bahwa dengan jumlah pemilihan yang mencapai puluhan juta orang, seperti jumlah hak pilih di Jabar, akan sulit untuk politik uang ke sebagian besar pemilih, karena dibutuhkan dana sangat besar. Malah sebaliknya, dengan jumlah pemilih yang banyak, maka sebagian besar pemilih akan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani orang.
“Sekarang kalau saja jumlah pemilih di Jabar mencapai 30 juta orang, apakah ada calon gubernur yang mau menyuap ke pemilih sebanyak itu ? Kalaupun ada, tentu hanya sebagian kecil saja. Tetapi, rakyat yang banyak akan menentukan pilihan sesuai dengan nuraninya,” katanya.
Kecenderungan yang terjadi, kata Ade Ruhimat, di beberapa daerah dalam proses pemilihan gubernur, mereka yang terpilih adalah yang memang dianggap terbaik oleh rakyatnya.(A-97/kur)***
